Surat Edaran KPU Indonesia tentang Surat Pindah Memilih (Model A.5-KPU).

Bagi Anda warga pemilih yang bingung menyalurkan suaranya karena sedang menjalankan tugas belajar, tugas kerja, atau pindah domisili di kota lain, ini Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Surat Pindah Memilih (Model A.5- KPU) yang memungkinkan Anda bisa memilih. Pelajarilah.

———————————————————————————————————————————————————
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jakarta, 4 Maret 2014
Nomor : 127/KPU/III/2014
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Surat Pindah Memilih (Model A.5-KPU)
Kepada, Yth.
1. Sdr. Ketua KPU / KIP Provinsi
2. Sdr. Ketua KPU / KIP Kabupaten Kota

SURAT EDARAN
Formulir Model A.5 KPU sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 dikeluarkan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) tempat asal. Selanjutnya kepada pemilih yang akan pindah tempat memilih diharuskan melaporkan kepada PPS dimana pemilih terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan mengisi formulir pindah memilih (Model A.5-KPU).

Dalam rangka melayani pemilih, khususnya bagi pemilih yang sedang menjalankan tugas belajar, tugas kerja, atau pemilih yang pindah domisili di kota lain dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan model A.5-KPU dari PPS asal, KPU Kabupaten/Kota dapat mengeluarkan Model A.55-KPU untuk pemilih yang bersangkutan dengan prosedur:

KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir pindah memilih (Model A.55-KPU) kepada pemilih melalui PPS dimana pemilih ingin menggunakan hak pilihnya paling lambat 10 hari sebelum hari pemungutan suara.
KPU Kabupaten/Kota tujuan memastikan bahwa pemilih telah terdaftar pada DPT di tempat asal pemilih.
Pemilih wajib menyerahkan Model A.55-KPU kepada PPS tujuan paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara.
PPS dapat menentukan nomor TPS dimana pemilih tersebut akan menggunakan hak pilihnya dengan memperhatikan jarak tempat tinggal dengan TPS dan ketersediaan surat suara di TPS.
PPS mencatat atau mendaftar pemilih pindah tersebut ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (Model A.4-KPU) dan menyerahkan kepada KPPS untuk diumumkan di TPS.
KPU Kabupaten/Kota tujuan agar menyusun dan merekap semua pemilih pindah memilih (Model A.5-KPU) dan mengirimkannya ke KPU Provinsi tempat asal pemilih.
Susunan pemilih yang dimaksud pada angka 6, memuat elemen NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat Asal, Kabupaten/Kota-Kecamatan-Desa/Kelurahan-TPS Asal, serta Kabupaten/Kota-Kecamatan-Desa/Kelurahan tujuan.
Melalui koordinasi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tempat asal pemilih pindah memberikan catatan “pindah memilih” pada kolom keterangan di DPT dimana pemilih tersebut terdaftar.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ketua KPU RI
ttd
HUSNI KAMIL MANIK
Sumber: http://matapublikpusat.wordpress.com/2014/03/12/surat-edaran-kpu-indonesia-tentang-surat-pindah-memilih-model-a-5-kpu/

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Dasar Hukum tentang SIUP :
- Permendag RI Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 ttg Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 ttg Penerbitan Surat Usaha Perdagangan.
- Perda Nomor 10 Tahun 2003 ttg Izin Usaha Perdagangan.
- Permendag RI Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 ttg Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 ttg Penerbitan Surat Usaha Perdagangan:
Pasal 2 :
Ayat (1): Setiap Perusahaan wajib memiliki SIUP;
Ayat (2): Siup sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: SIUP Kecil,SIUP Menengah;dan SIUP Besar.
Ayat (3): Selain SIUP sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro

Syarat Mengajukan Ijin Usaha Perdangan Mengisi formulir permohonan SIUP yg telah disediakan, dengan dilampiri:
1. FC. KTP Pemohon;
2. FC. IMB;
3. FC.HO (Izin Gangguan);
4. FC. Izin Operasional (Cth: Izin Rumah Makan, Rumah Sakit, Apotek das);
5. Foto 3 x 4 (2 lembar);
6. FC. Akta Pendirian bagi yang berbadan hukum;
7. FC. SK Pengesahan Badan Hukum dr Menteri Kehakiman dan HAM;
8. FC.Neraca Akhir Perusahaan (CV,PT dan Koperasi)
9. FC.NPWP
10. Surat Keterangan atau Dokumen lain yang dipersyaratkan, contoh: Izin Prinsip, Izin Lokasi dan lain-lain;
11. Koperasi wajib melamprkan FC. Susunan Pengurus.
catatan : Formulir dan lampiran yang telah diisi secara lengkap dan benar, difotocopy rangkap 2 (dua).

Keterangan:
1. SIUP Kecil adalah siup yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yg kekayaan bersihnya lebih dr 50 juta s/d 500 juta rupiah (tdk termasuk tanah & bangunan);
2. SIUP Menengah adalah siup yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta rupiah s/d 10 milyar (tdk termasuk tanah & bangunan);
3. SIUP Besar adalah siup yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 10 milyar (tdk termasuk tanah & bangunan)

Izin Mendirikan Bangunan

Dasar Hukum:
1. Perda Kab. Klaten Nomor 15 Tahun 2011 ttg Bangunan Gedung;
2. Perda Kab. Klaten Nomor 20 Tahun 2011 ttg Retribusi Perizinan Tertentu.

Persyaratan
- FC. KTP;
- FC. Sertifikat tanah atau surat sejenis yang dapat dipersamakan;
- Gambar Bangunan dan RAB;
- FC.Tanda Bukti Pelunasan PBB;
- Surat Keterangan atau Dokumen lain yang dipersyaratkan, contoh: Izin Prinsip, Izin Lokasi danlain-lain;
AMDAL, UKL-UPL bagi bangunan tertentu.

Waktu Pelayanan 10 Hari

sumber: http://www.klatenkab.go.id/web/node/61

Desa Jurangjero - Klaten

Izin Pendirian Pabrik, SPBU, Tower Seluler, Real Estate

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Izin Gangguan (H.O)

Izin Daftar Perusahaan

Izin Mendirikan Bangunan

Follow Us

Berita Teratas