Klaten – Hadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pilkada Klaten, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Klaten berencana menyusutkan ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Langkah ini dilakukan sebagai upaya efisiensi anggaran Pilkada 2015.

“Dari rencana pengajuan sekitar 2.475 TPS, besar kemungkinan KPUD Klaten hanya akan merealisasikan sebanyak 1.880 TPS,” kata Ketua KPUD Klaten, Siti Farida, Kamis (23/4).

Pasalnya, lanjut Farida, bila dilihat nilai anggaran dari beberapa daerah di Solo Raya, Kabupaten Klaten tergolong paling kecil. Namun demikian, langkah regroupping atau penggabungan TPS ini tidak akan menganggu jalannya pemungutan suara.

Dari pemetaan yang dilakukan, menurut Farida, tiap TPS akan dikunjungi sekitar 600 orang. Hal tersebut sudah sesuai undang-undang yang mensyaratkan jumlah pemilih tidak melebihi 800 orang dimasing-masing TPS. Sedangkan pagu anggaran dari Pemkab Klaten sekitar Rp 23 miliar, termasuk untuk pengadaan alat peraga kampanye yang harus disediakan oleh KPUD.

“Penggabungan TPS harus dilakukan karena biaya operasionalnya terhitung tinggi. Belum lagi petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) yang juga menyita anggaran cukup besar lantaran masa jabatannya yang mencapai delapan bulan,” ungkapnya.

Namun demikian, sambung Farida, KPUD dan Pemkab Klaten sudah menemui titik temu mengenai penganggaran Pemilukada 2015. Pada akhir bulan April ini, diperkirakan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) akan ditandatangani.

sumber: timlo